Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaBeritaKasus Korupsi Finger Print, Kejari Ciamis Limpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung

Kasus Korupsi Finger Print, Kejari Ciamis Limpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung

ReportaseePRIANGAN.com – Kejaksaan Negeri Ciamis melimpahkan kasus pengadaan mesin absensi finger print ke Pengadilan Negeri Bandung.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kajari Ciamis, Yuyun Wahyudi, Rabu (22/9/2021) saat konferensi pers di Kejari Ciamis.

Menurutnya, kasus yang telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka itu telah menyelewengkan mesin absensi finger print di sekolah dasar (SD) dan SMP di Kabupaten Ciamis 2017/2018 dengan kerugian negara Rp. 804.315.000.

“Kasus itu sudah sampai tahapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Bandung Kelas 1A,” tuturnya.

Kedua tersangka tersebut yakni WH yang dulu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Ciamis tahun 2017/2018 dan YSM selaku penyedia finger print, dan pada tanggal 31 Mei 2021 ditetapkan sebagai tersangka.

Yuyun menambahkan, Kejari Ciamis telah mengumpulkan alat bukti. Diantaranya 52 saksi, 2 orang ahli dari LKPP dan Auditor Kejati Jabar. Alat bukti surat dan bukti lainnya sebanyak 61 item.

“Dengan alat bukti ini kami memiliki keyakinan perkara ini untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung,” ucapnya.

Yuyun menjelaskan, jadi kronologisnya tersangka WH ini awalnya mengenalkan YSM kepada UPTD pendidikan di setiap kecamatan untuk menawarkan pengadaan finger print dengan harga Rp 4 juta.

Padahal sebelumnya, YSM menawarkannya dengan harga Rp 2,4 juta. Tapi kemudian disepakati harganya Rp 4 juta, dengan ketentuan UPTD bakal mendapat fee Rp 1 juta per unit apabila sekolah bayar tunai, dan fee Rp 500 ribu apabila kredit.

“Lalu dilakukan rapat dengan kepala sekolah di beberapa UPTD kecamatan. Tujuannya melakukan pelatihan tata cara pemasangan dan pembagian mesin finger print. Pembayarannya sekolah menitipkannya ke UPTD sebesar Rp 4 juta,” jelasnya.

Yuyun menambahkan, modus yang dilakukan tersangka dengan menutup merek mesin absensi asli dengan stiker dari perusahaan YSM.

Sehingga mesin tersebut tidak dapat dicari oleh siapapun di pasaran. Hal ini merupakan penjurusan. Sedangkan rekanan YSM membeli mesin absensi finger print itu dengan harga Rp 1.540.000, belum termasuk ongkir dan pajak.

“Dalam kasus ini, diduga ada Mark up atau menaikkan harga barang dalam pengadaan pembelian mesin absensi. Hal ini menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp 800 juta lebih,” pungkasnya.

Terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 sebagaimana talah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun ,2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

RELATED ARTICLES

Tinggalkan Balasan

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments