Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaBeritaHMI Cabang Ciamis Sebut 6 Program Bupati Tidak Ada Kejelasan

HMI Cabang Ciamis Sebut 6 Program Bupati Tidak Ada Kejelasan

ReportaseePRIANGAN.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menyebut 6 program unggulan  Bupati Ciamis dalam perencanaan pembangunan daerah tidak ada kejelasan.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis, Ilham Nur Suryana mengatakan, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD.

Itu merupakan penjabaran dari visi dan misi, selain itu, program kepala daerah berpedoman pada RPJPD yang memperhatikan RPJM Nasional.

Kemudian, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tertera juga dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 14 ayat 2. Bahwa kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misi.

“Serta program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah,” katanya, Kamis (10/6/2021).

Menurutnya, pada RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 di dalamnya terdapat sasaran indikator kinerja.

Dan 11 program unggulan Bupati Ciamis yang merupakan janji-janji politiknya.

“Namun, ada 6 program unggulan Bupati yang kami soroti dinilai tidak jelas, itu peninjauan dari dokumen perencanaannya dan LKPJ 2019 sampai 2020,” tuturnya.

6 Program Unggulan Bupati Ciamis yang Disoroti HMI Cabang Ciamis

Ilham menjelaskan, 6 program unggulan Herdiat  salah satunya realisasi tunjangan daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Tercantum dalam RKPD 2020 dan RKPD 2021 penatausahaan penyaluran tunjangan profesi guru. Dengan besaran, rencana anggaran yang sama senilai Rp 50 juta dengan target penerima tunjangan sebesar 5 ribu orang di Dinas Pendidikan Ciamis.

“Kami coba bandingkan dengan perencanaan program kajian penentuan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD pada RKPD 2021 senilai Rp 120 juta,” jelasnya.

“Artinya dalam segi perencanaan tunjangan pendidikan bukan menjadi prioritas dalam dokumen perencaan daerah,” terangnya.

Ilham menegaskan, kemudian berdasarkan dokumen RKPD Ciamis 2021 pada kinerja Dinas Kesehatan. Pihaknya belum menemukan program tunjangan daerah bagi tenaga kesehatan.

Dalam LAKIP 2019 hanya tercantum Pendampingan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 4 juta.

“Akan tetapi pada LKPJ 2020 tidak tercantum tunjangan daerah untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments