Pemkab Ciamis terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan memperkuat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini adalah pemanfaatan Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, dalam acara Workshop Pencegahan Korupsi tahun 2024 di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Kamis (05/12/2024), menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang diberikan.
Budi Waluya menegaskan pentingnya MCP sebagai alat strategis dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Ciamis.
Menurut Budi Waluya, MCP menjadi panduan utama pihaknya untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Sistem ini membantu kami memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan secara komprehensif,” ujar Budi.
MCP; Alat Penguatan Sistem Antikorupsi
Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi.
Sistem ini mengintegrasikan berbagai aspek tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran, perencanaan, dan pelayanan publik.
Di Ciamis, MCP dimanfaatkan untuk memonitor kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan memastikan pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemkab Ciamis yang memiliki 28 OPD, 27 kecamatan, dan 258 desa ini memandang MCP sebagai solusi penting dalam menghadapi kompleksitas tata kelola daerah.
Budi Waluya menjelaskan, keberadaan MCP tidak hanya memudahkan pengawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran para ASN tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.
“Kami ingin semua ASN memahami bahwa MCP bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sistem pendukung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien,” jelasnya.
Peran MCP dalam Mengelola SDM Pemkab Ciamis
Dengan jumlah 6.448 ASN dan 3.802 PPPK, Pemkab Ciamis menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya manusia (SDM).
Mayoritas sumber daya manusia terdiri dari 6.967 guru, 1.339 tenaga kesehatan, dan 2.035 personel di berbagai sektor lainnya.
MCP hadir sebagai solusi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja para pegawai sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan bebas dari penyimpangan.
Budi menambahkan, keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada teknologi seperti MCP, tetapi juga pada komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintah.
“Teknologi akan berjalan efektif jika didukung dengan semangat dan kesadaran seluruh ASN untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.
Sinergi KPK dan Pemkab Ciamis untuk Masa Depan Lebih Baik
Pemkab Ciamis melihat kerja sama dengan KPK melalui MCP sebagai investasi penting untuk masa depan.
Dengan sistem ini, Ciamis tidak hanya berupaya mencegah korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Budi Waluya mengaku sangat berterima kasih kepada KPK atas arahan dan dukungan selama ini.
Menurutnya, pendampingan dari KPK telah membantu kami meningkatkan sistem pemerintahan yang lebih baik.
“Harapannya, sinergi ini dapat terus berlanjut untuk menjadikan Ciamis sebagai daerah unggul yang bebas korupsi,” kata Budi.
