BPS Ciamis menyerahkan laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
Penyerahan laporan ini dilakukan oleh Kepala BPS Ciamis, Dadang Darmansyah, kepada Sekretaris Daerah, Andang Firman Triyadi, di ruang kerja Sekda, Rabu (20/11/2024).
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan instrumen penting dalam menilai efektivitas dan kualitas pengelolaan data di tingkat daerah.
Dalam laporan EPSS tahun 2024, Kabupaten Ciamis mencatatkan sejumlah pencapaian yang membanggakan, termasuk raihan skor Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,92.
Angka ini menempatkan Kabupaten Ciamis dalam kategori “BAIK,” yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola data statistik.
Laporan EPSS ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana statistik sektoral di Kabupaten Ciamis dikelola.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang tepat dalam mewujudkan pengelolaan data yang lebih andal, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Dadang Darmansyah.
Dadang juga menyampaikan, laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPS, tetapi juga menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan berbasis data.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengapresiasi hasil evaluasi yang disampaikan BPS Ciamis.
Menurutnya, laporan EPSS 2024 menjadi bukti nyata bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BPS mampu menghasilkan sistem pengelolaan data yang lebih baik.
Laporan ini, kata Andang, sangat penting bagi Pemkab Ciamis untuk memetakan tantangan serta peluang dalam pengelolaan data.
“Dengan data yang valid, kami dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti stunting, inflasi, dan isu-isu lainnya,” ujar Andang.
Dalam laporan tersebut, juga disoroti potensi penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan BPS.
Sekda Ciamis berharap BPS dapat terus mendukung pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berbasis data.
Termasuk pada program-program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Laporan EPSS ini bukan hanya evaluasi, tetapi juga panduan bagi kami untuk meningkatkan sinergi antara OPD dan BPS dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti,” tambahnya.
