Politisi Senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, berhasil meraih gelar doktor bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan IPK sangat memuaskan (3.69).
Agun mengangkat judul tentang ‘Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar dalam Mewujudkan Good Governance di Era Reformasi’ untuk disertasinya.
Saat sidang, Senin, (06/02/23), Agun memaparkan bahwa penelitian disertasi tersebut dilatarbelakangi masalah pelaksanaan Good Governance yang hingga saat ini belum mampu diwujudkan secara baik dan benar.
Menurut Agun, sesungguhnya landasan good Governance telah dirumuskan dalam TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi.
Selain itu, ada masalah dengan partai politik yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara baik dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara.
Menurut Agun, kenapa lokusnya partai Golkar? karena Partai Golkar yang secara filosofis ideologis dan sosiologis sudah selesai dengan Keindonesiaan, Kepancasilaan dan KeIslamannya.
Mengutip pemikiran almarhum Prof Dr Azyumardi Azra, yaitu partai yang sudah tidak mempersoalkan keberagaman bangsa dan cara pandang dan jati diri bangsa serta kehidupan beragama.
Selain itu, kata Agun, Partai Golkar juga partai yang berorientasi pada pembangunan yang memiliki doktrin karya kekaryaan yaitu karya siaga gatra praja.
“Inilah kenapa alasan saya dalam disertasi sidang terbuka di STIA LAN Jakarta ini memilih lokusnya Partai Golkar,” ujarnya.
Lebih lanjut Agun mengatakan, mayoritas responden dan narasumber juga berpendapat bahwa Partai Golkar harus memiliki model lembaga aspirasi yang bersifat fungsional yang memiliki visi kerakyatan dan kesejahteraan; aspiratif dan responsif.
Lembaga Aspirasi ini sekaligus menjadi lembaga penelitian, pengkajian dan perumusan kebijakan publik.
Selain itu, menjadi rumah pemberdayaan, pengabdian masyarakat serta menjadi rumah akuntabilitas publik partai yang secara institusional dibentuk oleh individu wakil rakyat.
Untuk Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2022, Agun mengungkapkan, anjlok luar biasa. Demikian halnya dengan partai politik menjadi institusi publik yang terendah mendapat kepercayaan publik.
Dua hal inilah yang menurutnya melatarbelakangi dimana pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh tata kelola partai politik yang baik.
Karena partai politik adalah satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional untuk menjalankan rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif.
Sekaligus, menjalankan fungsi representatif yang wajib dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat konstitusional rakyat Indonesia.
Disertasi yang ia paparkan dalam sidang terbuka ini, kata Agun, adalah disertasi administrasi publik, administrasi pembangunan negara dari perspektif politik.
“Dimana Good Governance membutuhkan aktor politik untuk menjalankan kekuasaan politik yang dihasilkan oleh Pemilu sebagai instrumen demokrasi yang pesertanya adalah Partai Politik,” tuturnya.
