Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis pada Kamis (30/1/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Agun meninjau langsung program pembinaan kemandirian yang diterapkan di Lapas, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
Kunjungan ini bertepatan dengan agenda pisah sambut Kepala Lapas serta monitoring program ketahanan pangan.
Agun menegaskan, pembinaan kemandirian di lingkungan Lapas harus terus diperkuat agar warga binaan dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka setelah bebas.
Dalam kesempatan tersebut, Agun menyoroti bahwa pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga rehabilitasi sosial.
Menurutnya, pembinaan kemandirian adalah langkah strategis agar warga binaan tidak hanya sekadar menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas.
“Ini akan membantu mereka untuk lebih mudah beradaptasi kembali ke masyarakat dan memiliki peluang ekonomi yang lebih baik,” ujar Agun.
Ia juga menekankan bahwa pembinaan berbasis produktivitas, seperti pertanian dan perkebunan, dapat menjadi solusi konkret dalam mendukung ketahanan pangan di dalam Lapas.
Dengan adanya program ini, warga binaan tidak hanya mengisi waktu selama menjalani hukuman, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka sendiri.
Selama kunjungannya, Agun meninjau berbagai program pertanian yang telah berjalan di Lapas Ciamis.
Ia melihat bahwa upaya pemberdayaan warga binaan melalui sektor pertanian dapat menjadi contoh bagi Lapas lain di Indonesia.
Agun melihat beberapa Lapas, seperti Lapas Banjar, sudah mengembangkan pertanian dan perkebunan yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan.
“Ini adalah langkah positif yang perlu diperluas agar Lapas bisa lebih mandiri dalam aspek ketahanan pangan,” jelasnya.
Agun juga menyoroti adanya lahan seluas sekitar 3 hektar di Lapas Ciamis yang sedang dalam tahap optimalisasi untuk pertanian dan perkebunan.
Meskipun berada di lereng gunung dan tidak cocok untuk persawahan, lahan tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran dan umbi-umbian.
Agun mengakum, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lahan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian yang bisa mereka gunakan setelah bebas,” tambahnya.
Agun menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas, termasuk di sektor pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, program-program semacam ini perlu mendapatkan dukungan lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar pelaksanaannya semakin optimal.
Agun mengaku ingin memastikan bahwa pembinaan di Lapas tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan pengawasan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.
“Program kemandirian seperti ini harus terus diperkuat agar mereka memiliki keterampilan dan kesempatan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman,” katanya.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Agun berharap bahwa program pembinaan kemandirian di Lapas dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif, baik bagi warga binaan maupun masyarakat luas.
Sinergi antara Lapas, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih produktif dan berorientasi pada rehabilitasi sosial.
